REVIEW 2 / EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG Oleh : Achma Hendra Setiawan (Masalah Penelitian)

REVIEW 2

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT

SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI DAERAH

DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh : Achma Hendra Setiawan

(Masalah Penelitian)

                      Nama: Fenita

                                                        NPM : 22211809

          Kelas: 2EB09

Masalah Penelitian

KUKM merupakan usaha mikro yang turut menentukan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama di daerah. Hal ini berarti pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengembangkan KUKM sebagai kunci keberhasilan pembangunan dalam mengatasi kemiskinan. Namun demikian KUKM harus tetap mampu bersaing di pangsa pasar baik lokal , regional  atau nasional, bahkan internasional. Dengan demikian, KUKM memerlukan dukungan dan perlindungan pemerintah baik dalam pembinaan dan pengenmbangannya, maupun pemasaran produk,. Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

·         Bagaimanakah efektivitasBagaimanakah efektivitas kerja yang telah dicapai dinas KUKM Kabupaten Sumedang?

·         Bagaimanakah efisisensi kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dinas KUKM Kabupaten Sumedang?

·         Seberapa besar pencapaian hasil yang digunakan dinas KUKM Kabupaten Sumedang dalam memecahkan masalah?

·         Bagaimanakah pemerataan biaya dan manfaat yang telah didistribusikan dengan baik kepada kelompok-kelompok yang berbeda?

·         Apakah hasil kebijakan memecahkan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok yang tertentu?

·         Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna (tepat) bernilai?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

-          Mengevaluasi efektivitas hasil yang telah dicapai Dinas KUKM Kabupaten Sumedang.

-          Mengevaluasi rfisiensi usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan Dinas KUKM Kabupaten Sumedang

-          Mengetahui besarnya pencapaian hasil yang diinginkan Dinas KUKM Kabupaten Sumedang.

-          Mengetahui pemerataan distribusi biaya dan manfaat yang telah dilakukan Dinas KUKM Kabupaten Sumedang kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

-          Mengetahui hasil kebijakan yang dilakukan Dinas KUKM Kabupate Sumedang telah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu.

-          Mengetahui hasil (tujuan) yang diinginkan Dinas KUKM Kabupaten Sumedang telah benar-benar berguna dan bernilai.

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan penelitian (Nazir,1998:99)

Penelitian menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran  tentang data-data yang diselidiki yaitu valuasi kebijakan pemerintah yang dalam hal ini Dinas KUKM Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan programnya.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (1997:57) adalah “generalisasi atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”.

Mengacu pada pengertian di atas,penelitian ini populasinya adalah : Kepala Dinas KUKM, Kasubdin KUKM, Ketua Koperasi, Ketua Kelompok  Pengusaha Kecil dan Menengah.

Menurut Arikunto(1996:27) “sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasrkan pada strata, random dan daerah akan tetapi didasarkan atau tujuan tertentu”.

Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 10 orang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM (1 orang), Kasubbag (2), Kasubdin(2), ketua kelompok pengusaha kecil dan menengah (2), dan ketua koperasi (1).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

-          Untuk Kepala Dinas KUKM/ Kasubbag, Kasubdin KUKM, Ketua Koperasi, Ketua Kelompok Pengusaha Kecil dan Menengah digunakan teknik wawancara.

-           Untuk pengumpulan data dalam bentuk dokumen digunakan teknik dokumentasi yang dapat menunjang penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1.      Reduksi data dalam hal ini data diperoleh dari lapangan ditulis dan ditarik dalam bentuk deskriptif.

2.       Klasifikasi data , yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokkan.

3.       Tabulasi data yaitu memasukkan data ke dalam bentuk tabel.

4.      Verifikasi data  yaitu data  senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar diperoleh akurasi data.

5.       Interpretasi data yaitu data –data ditafsirkan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Dinas KUKM Kabupaten Sumedang.

REVIEW 1 / EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG Oleh : Achma Hendra Setiawan (Pendahuluan dan Abstraksi)

REVIEW 1

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT

SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI DAERAH

DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh : Achma Hendra Setiawan

(Pendahuluan dan Abstraksi)

                                                     Nama: Fenita

                                                   NPM : 22211809

     Kelas: 2EB09

ABSTRAKSI

Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, lazim disingkat KUKM   untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui koperasi, serta kegiatan usaha didasarkan atas fungsi regulasi, fasilitasi serta fungsi motivasi.

Hasil penelitian atas pelaksanaan kebijakan tersebut adalah  bahwa kinerja dinas terkait dalam pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi serta usaha kecil menengah, yang antara lain dilakukan dengan penyaluran bantuan pola syariah melalui enam BMT, pola dana PAKEPUK yang diatur berdasarkan besar kecilnya usaha, dilihat dari aspek kecukupan dan standar ketepatan, telah memenuhi standar pelayanan. Namun demikian, peningkatan kinerja masih harus diarahkan agar pola bantuan bagi pengusaha kecil dan menengah lebih intensif supaya lebih menyentuh ke berbagai jenis usaha yang ada di wilayah kabupaten Sumedang.

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat Indonesia setelah dilanda krisis ekonomi membuka cakrawala baru bahwa sistem ekonomi yang telah dijalankan pada saat ini sangat tidak tepat diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi Industri belum siap secara maksimal diterapkan di negara Indonesia mengingat SDM masyarakat kita belum dapat mengimbangi tenaga yang profesional. Hal ini terbukti dengan bangkrutnya perusahaan besar sedangkan kelompok pengusaha kecil, pengrajin kecil dan Industri rumah tangga lainnya justru mampu bertahan dan mampu mengembangkan usahanya. Dengan demikian maka saat ini bangsa Indonesia perlu membenahi pondasi ekonomi yang kuat melalui program-program pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengembangkan perekonomian berbasis rakyat.

            Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini lebih terfokus pada pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini seiring dengan lahirnya UU no 32 Tahun 2004 tentang PEMDA dan UU no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, menuntut pula seluruh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota untuk melakukan pembenahan baik pada aspek organisasi, sosial, personal, maupun aspek keuangan. Khususnya menyangkut aspek keuangan, maka pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memberdayakan aparatur dan masyarakat.

            Kontribusi utama dari Tiga sektor terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) ini, diikuti pula sebaran lapangan usaha yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja, yaitu Sektor Pertanian 39%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant 21,45 % dan Sektor Industri Pengolahan 14,29%.

            Dilihat dari kelompok usahanya, laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dan PDRB ini pertumbuhannya banyak ditopang oleh kelompok usaha kecil yang mencapai 58,47%. Sisanya dari kelompok usaha menengah sebesar 14,19%, dan kelompok usaha besar sebesar 27,24%.

            Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Sumedang khususnya dalam rangka meningkatkan PAD harus dapat mengembangkan berbagai sektor usaha baik yang berbentuk badan usaha milik daerah (BUMD) maupun usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh sebab itu, baik BUMD maupun UKM harus mampu meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat menjadi organisasi penghasil barang dan jasa yang bekerja secara profesional dan berdaya saing. Hal ini dapat dilihat dari LPE Kabupaten Sumedang dan PDRB banyak ditopang oleh kelompok usaha kecil yang mancapai 58.47%

SISTEM PEMBUKUAN DALAM ADMINISTRASI KOPERASI

REVIEW 3

SISTEM PEMBUKUAN DALAM ADMINISTRASI KOPERASI

Oleh : Achma Hendra Setiawan

(Penutup)

          Nama: Fenita

NPM : 22211809

           Kelas: 2EB09

Dilihat dari sisi format sistem akuntansi atau sistem pembukuan, maka laporan

keuangan koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan koperasi pada dasarnya tidak

berbeda dengan laporan keuangan . yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha

swasta dan badan usaha milik negara. Secara umum laporan keuangan meliputi: (1) Neraca;

(2) Perhitungan Hasil Usaha atau Laba Rugi; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas

laporan keuangan; dan (5) Laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan

tambahan. Meskipun demikian, mengingat bahwa koperasi memiliki karakteristik yang

sedikit berbeda dengan perusahaan pada umumnya, maka ada beberapa perbedaan dalam

sistem pembukuan dan laporan keuangan yang perlu diperhatikan.

Adapun perbedaan yang pertama adalah dalam laporan keuangan koperasi

diinformasikan pula mengenai laporan promosi ekonomi anggota sebagai laporan

pelengkap, yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama

satu tahun tertentu. Perbedaan yang kedua, bahwa perhitungan hasil usaha pada koperasi

hams dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi

pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha

berdasarkan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Metode alokasi

pendapatan dan beban hams diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan yang ketiga ialah bahwa laporan keuangan koperasi bukan merupakan

laporan keuangan konsolidasi dart koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan

dua atau lebih koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai

aktiva bersih yang riil dan bilamana perlu dilakukan penilaian kembali. Dalam hal koperasi

memiliki perusahaan dan unit-unit usaha yang berada di bawah satu pengelolaan, make

disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

SISTEM PEMBUKUAN DALAM ADMINISTRASI KOPERASI

REVIEW 2

SISTEM PEMBUKUAN DALAM ADMINISTRASI KOPERASI

Oleh : Achma Hendra Setiawan

(Pembahasan Masalah)

          Nama: Fenita

NPM : 22211809

           Kelas: 2EB09

Administrasi Koperasi

Administrasi koperasi sangat penting bagi koperasi dalam melakukan kegiatan

operasionalnya, karena administrasi koperasi dapat berfungsi untuk memberikan kejelasan

dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan ekonomi anggota pada

khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung

arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi

melalui pelayanan usaha..Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama koperasi

dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dalam praktik perkoperasian, baik administrasi organisasi maupun administrasi

usaha koperasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keduanya terikat dalam hubungan

timbal balik, dalam artian administrasi organisasi menjadi instrumen fundamental bagi

terselenggaranya administrasi usaha, sebaliknya administrasi usaha menjadi semacam

"ujung tombak" bagi keberhasilan administrasi organisasi.

Agar sistem administrasi koperasi dapat berjalan dengan baik maka harus

diperhatikan kaidah-kaidah dari sistem administrasi seperti berikut ini (J.C. Rietvelt dalam

M.H. Sutrisno, 1982):

1. Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap pejabat ditetapkan secara tertulis.

Perlu dihindari perangkapan tugas, sebab tiap-tiap pejabat telah ditentukan tugasnya

secara tertulis sesuai bidangnya masing-masing.

2. Dalam administrasi harus terdapat prosedur yang tetap.

Prosedur merupakan urutan atau cara kerja untuk melakukan sesuatu yang tetap dan

berulang-ulang, tujuannya agar pekerjaan dapat dilalcukan secara efektif, efisien, dan

ekonomis.

3. Tulis-menulis yang banyak harus dihindarkan.

Dalam praktik, banyak dijumpai pegawai pembukuan menyalin secara lengkap seluruh

faktur pembelian dan faktur penjualan ke dalam buku harian. Hal demikian tidak perlu,

sebab faktur-faktur itu dapat secara mudah diberi nomor dan jumlahnya dicatat.

4. Sistem kearsipan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penempatan arsip yang berisi surat-surat atau bukti-bukti pembukuan ash harus baik,

tersusun rapi sesuai urutan waktu, mudah dilihat atau diambil sewaktu-waktu jika

diperlukan.

5. Harus diadakan pembagian pekerjaan.

Pekerjaan administrasi harus dibagi-bagi sehingga tiap-tiap pegawai administrasi

memiliki satu macam pekerjaan yang berbeda dengan pegawai lainnya, baik ditinjau

dari segi efisiensi maupun dari segi penggunaan perlengkapan administrasi. Misalnya:

mesin hitung, mesin ketik, cashregister, komputer, dan lain-lain.

6. Pengawasan internal harus terjamin.

Pengawasan internal (internal control) merupakan syarat utama dalam administrasi

organisasi, karena dapat mencegah dan menghindarkan bentuk-bentuk ketidakberesan

atau penyelewengan dalam kegiatan administrasi.

Administrasi Organisasi

Dalam penyelenggaraan administrasi organisasi koperasi diperlukan antara lain

buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan pengawas, buku simpanan anggota, kartu

anggota, buku notulen rapat-rapat pengurus dan rapat anggota. Buku daftar anggota memuat

nomor unit anggota, nama lengkap, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, tempat tinggal,

tanggal masuk menjadi anggota, cap ibu jari tangan atau tanda tangan anggota.

daftar anggota ditandatangani ketua dan tanggal berhentinya anggota dan memuat catatan

tentang penyebab berhentinya anggota.

Buku daftar pengurus dan pengawas antara lain berisi jumlah dan susunan nama

lengkap pengurus dan pengawas, periode masa bakti pengurus dan pengawas, tugas,

wewenang, dan tanggung jawab pengurus dan pengawas. Buku simpanan anggota memuat

antara lain nama dan nomor anggota beserta, alamat, dan jumlah transaksi ekonomi anggota

atau posisi simpanan anggota.

Administrasi Usaha

Dalam mengelola administrasi usaha koperasi, pengurus menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Menurut pendapat

Henry Simamora (2000), akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan

pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi (perusahaan ataupun bukan

perusahaan) kepada para pemakai informasi yang berkepentingan.

Akuntansi (accounting) berbeda dengan tata buku (book-keeping) karena tata buku

merupakan fungsi pencatatan dari proses akuntansi. Tata buku mencatat transaksi ekonomi

dan kejadian ekonomi lainnya, sebaliknya akuntansi melibatkan analisis transaksi dan

kejadian ekonomi, memutuskan bagaimana melaporkannya dalam laporan keuangan, dan

menafsirkan hasil-hasilnya. Dengan demikian, akuntansi memiliki cakupan yang lebih

luas daripada tata buku.

Menurut Niswonger, C. Rollin et al. (1992), sistem akuntansi (accounting system)

adalah bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur

untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Dengan kata lain, sistem akuntansi

adalah proses terencana untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan yang bermanfaat

bagi manajemen

Berdasarkan pengertian sistem akuntansi di atas dapat diketahui bahwa sistem

pembukuan adalah bagian dari sistem akuntansi yang khusus menangani pencatatan

transaksi dan kejadian ekonomi yang dipersiapkan untuk penyusunan laporan keuangan.

Salah satu sistem pembukuan yang baik dikenal dengan sistem tata buku berpasangan

(double entry system), yaitu pencatatan yang menunjukkan keseimbangan debet dan kredit

untuk setiap transaksi. Keseimbangan antara jumlah debet yang selalu sama dengan jumlah

kredit ini merupakan "aturan umum" mengenai debet dan kredit (Niswonger, C. Rollin et

al., 1992). "Aturan umum" tentang keseimbangan debet dan kredit tersebut dapat

diilustrasikan secara ringkas sebagai berikut:

Judul Perkiraan

Sisi Kiri    = DEBET

Menambah perkiraan aktiva

Mengurangi perkiraan kewajiban

Mengurangi perkiraan modal pemilik

Sisi Kanan = KREDIT

Mengurangi perkiraan aktiva

Menambah perkiraan kewajiban

Menambah perkiraan modal pemilik

.