REVIEW 2/ Kepastian Hukum Mutlak Bagi Pembangunan Ekonomi : BADAN HUKUM,BUMN, DAN PERLUNYA AMANDEMEN UU KEUANGAN NEGARA,UU,BUMN,DAN UU ANTI KORUPSI

Kepastian Hukum Mutlak Bagi Pembangunan Ekonomi :

BADAN HUKUM, BUMN, DAN PERLUNYA AMENDEMEN

UU KEUANGAN NEGARA, UU BUMN DAN UU ANTI

KORUPSI*

Oleh : Erman Rajagukguk

(Uang BUMN bukan uang Negara)

Nama: Fenita

NPM :22211809

Kelas :2EB09

Uang BUMN Bukan Uang Negara

Kekaburan pengertian Badan Hukum dan Keuangan Negara dimulai oleh

definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1).

Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 ini tentang pengertian dan

ruang lingkup keuangan negara menyatakan :

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah

dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud

dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang

fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta

segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi

seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau

dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan

Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan

negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di

atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai

dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan

pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat

dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang

pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan.”

Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyatakan :

“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan negara/perusahaan daerah.”

Penjelasan Pasal 2 huruf g sendiri adalah cukup jelas.

Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika

menghadapi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank PT. BRI (Persero)

Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pemerintah merencanakan penghapusan pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun 2005.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan :

“Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan

berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN

adalah UU Perseroan dan UU BUMN.”

Usulan perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tersebut menjadi perdebatan di

dalam Komisi XI DPR karena dianggap membatalkan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara. Ada usul anggota DPR, untuk perubahan PP No. 24

Tahun 2005 perlu meminta fatwa Mahkamah Agung RI. Namun ada pula yang

berpendapat, Pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) untuk membatalkan Pasal 2 ayat g UU Keuangan Negara.

Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung

dalam fatwanya No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006,

menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN

Persero tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan

demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan

BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara.

Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan :

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara berbunyi:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan”

Pasat 4 ayat (l) undang-undang yang sama menyatakan bahwa “BUMN

merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud

dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara

pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi

didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun

pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan

yang sehat”;

2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang

khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari

kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya

pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN

melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara menyebutkan :

“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”;

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

4. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa “piutang Negara atau

hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung

dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab

apapun” dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi

pula piutang “badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian

atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara,

Perusahan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persedian,

Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya”, serta Pasal 12 ayat
 (1) undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan

badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk

menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut

hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana

mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang

piutang BUMN dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tersebut

tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang No. 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undangundang

khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang No. 49 Prp.

Tahun 1960;

5. Begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun

2003 yang berbunyi :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :

“g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan

pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”

yang dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidak

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

Negara/Daerah, kata Mahkamah Agung R.I.

Menurut pendapat saya, Pasal 2i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan

menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah juga termasuk Keuangan Negara

adalah tidak tepat. Misalnya, perusahaan penanaman modal yang mendapat fasilitas dari

Pemerintah, menurut pengertian ini kekayaan mereka menjadi kekayaan negara. Apakah

benar begitu?

b. BUMN Bisa Rugi (Business Judgment Rule)

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas menyatakan, bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

tersebut.

Penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf d menyebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian”

termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan

pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat

Direksi.

Selanjutnya Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila

dapat membuktikan:

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas

tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal-pasal tersebut di atas dikenal dengan nama Business Judgment Rule.

Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Corporation di Amerika

Serikat, Negara Bagian di Amerika mengatur Business Judgment Rule ini sedikit

berbeda-beda. Negara Bagian Delaware misalnya, tidak ada formulasi yang tunggal

hampir dua abad tentang Business Judgment Rule ini. Tetapi, sejak 1984 formulasi

Delaware kemudian amat terkenal. Delaware standard bergeser beberapa tahun

belakangan ini, dimana sejak 1984 Mahkamah Agung Delaware secara konsisten

menetapkan karakteristik Business Judgment Rule tersebut sebagai :

Di yuridiksi lain, perlindungan yang dapat dicapai oleh pejabat perusahaan dan

direktur dengan Business Judgment Rule mungkin tidak begitu kuat. Sebagai contoh,

Amrican Law Institute mempunyai prinsip Corporate Governance yang menyatakan

bahwa direktur yang membuat keputusan bisnis memenuhi tugas kehati-hatiannya

terhadap perusahaan hanya jika ia “is informed with respect to the subject of the

business judgment to the extent he reasonably believes to be appreciate under the

circumstances” dan dia “rationally believes that the business judgment is in the best

interest of the corporation”.

Dalam bayangan perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini bangkrut seperti

Enron, Worldcom, Westars karena berbagai skandal, para pemegang saham dan

pengadilan sepertinya lebih suka para direktur menjalankan standard yang tinggi.

Skandal perusahaan-perusahaan tersebut adalah kekecualian, masih banyak direktur

yang jujur.

Unsur-unsur Business Judgment Rule, prakondisi yang harus dipenuhi sebelum

direktur dapat memakainya sebagai pembelaan adalah :

1. keputusan bisnis;

2. tidak berkepentingan dan mandiri (independent);

3. due care (sikap berhati-hati);

4. good faith (itikad baik);

5. no abuse of direction (tidak melanggar kebijaksanaan).

Pihak yang menentang tingkah laku direktur harus membuktikan bahwa

direktur melanggar prinsip kehati-hatian (duty of care) dan hanya perlu membuktikan

salah satu unsur tidak ada.2

Direktur perusahaan bertanggung jawab mengarahkan pengurus dalam

kegiatan perusahaan sehari-hari. Tujuan ini adalah umum yang integral didalam

menjalankan perusahaan secara efektif dan menguntungkan. Dalam banyak keadaan

atau situasi, para direktur menghadapi keputusan yang mereka sendiri tidak intimately

informed about, dan mempunyai keterbatasan. Namun keputusan harus diambil dalam

rangka bisnis menjaga pasar dan mengatasi kompetisi. Dalam situasi tersebut,
 direktur sepertinya terpanggil untuk mementingkan pemegang saham Perusahaan dan tujuan

membuat putusan yang mementingkan perusahaan. Direktur yang bagus pada umumnya

seorang yang dapat mempertimbangkan keperluan bisnis disatu pihak, risiko yang akan

dihadapi dalam usaha tersebut dipihak lain. Bagaimanapun, harus terdapat kepentingan

dari dua kepentingan tersebut, menciptakan strategi jangka panjang untuk suksesnya

perusahaan. Jika direktur gagal menggunakan persyaratan dalam penilaian yang patut

untuk kepentingan terbaik, dia bisa mendapat gugatan derivative dari pemegang saham

yang tak beruntung.

c. Kapan Kerugian PT BUMN Dihitung

Pada prinsipnya laba atau rugi perusahaan dihitung setiap tahun, bukan setiap

transaksi atau setiap bulan atau setiap triwulan bahkan bukan setiap semester. Dengan

demikian laba atau rugi perusahaan dihitung dari kumulasi seluruh transaksi.

Kemungkinan ada transaksi yang merugi tetapi kerugian tersebut dapat diatasi dengan

adanya transaksi yang menguntungkan atau membawa laba kepada perusahaan. Pasal 66

ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh

Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

buku Perseroan berakhir.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain :

Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku

yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan

laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan

perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Kemudian ayat (4) menyatakan :

Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus

disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Putusan Mahkamah Agung berikut ini membuktikan bahwa laba atau rugi

perusahaan tersebut dihitung dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah

menjalani audit.

Dalam Bambang Riyadi Sugomo v. Handi Sujanto, No. 2743 K/Pdt/1995

(1996), Bambang Riyadi Sugomo selaku Direktur Utama PT. Pintalanmas Internusa

menggugat Hadi Sujanto seorang pengusaha di Jakarta dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

Bahwa Penggugat yang akan/sedang membangun Pabrik Pemintalan/Spinning

telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk menjalankan atau melaksanakan

kegiataan perusahaan sehari-harinya mengingat Tergugat sebagai salah seorang

Komisaris PT. Pintalanmas Internusa.

Kepercayaan yang diberikan kepada Tergugat meliputi pembangunan Pabrik

Pemintalan/Spining yang berlokasi di Desa Cikande Serang, Jawa Barat, melakukan

pembelian atau pemesanan Gen Set, membangun jalan, membangun rumah, membuat

kontrak-kontrak, dan mengupayakan mendapat fasilitas kredit dari Bank. Ternyata

kepercayaan yang diberikan Penggugat, oleh Tergugat telah disalah gunakan untuk

kepentingan pribadi atas fasilitas kredit Bank Dagang Negara dengan cara mentransfer

secara berturut-turut ke Rekening AC No. 82.412.6, pada Bank Central Asia (BCA)

Capem Tomang Toll, Jakarta Barat atas nama Handi Sujanto. Jumlah yang ditransfer

tersebut adalah sebesar Rp. 880.910.000,- dan Rp. 1.219.089.200,-. Penggugat

menyangka Tergugat memalsukan dan menaikan harga kontrak sehingga Penggugat

dirugikan berturut-turut Rp. 1.575.000.000,-, Rp. 319.125.000,-, Rp. 31.620.000,- dan

Rp. 149.230.000,-.

Kemudian atas pembelian/pemesanan 12 set Gen Set Terggugat telah

melakukan manipulasi dengan menaikan harga pembelian sehingga Penggugat

dirugikan US $ 1.191.864. Akibat perbuatan Tergugat secara keseluruhan Penggugat

telah dirugikan Rp. 4.174.974.200,- atau US $ 1.191.864.

Penggugat menuntut kerugian itu dikembalikan ditambah bunganya sejak tahun

1992 sampai lunas dibayar. Atas perbuatan Tergugat juga, Penggugat mendalilkan

menderita kerugian karena macetnya pembangunan pabrik pemintalan, sebesar Rp. 5

milyar berdasarkan Pasal 1365 BW. Penggugat meletakan sita jaminan atas tanah dan

bangunan Tergugat di Cempaka Putih Timur dan tanah bangunan gedung bertingkat di Tomang, Jakarta Barat. Begitu juga tanah dan rumah di Meruya Hilir, di Jalan Kayu

Putih 2 dan Kampung Babakan Jagakarsa.

Tergugat menolak semua dali-dalil Penggugat dalam eksepsinya tergugat

menyatakan bahwa terlepas dari benar tidaknya isi gugatan sudah mengenai masalah

intern antara Direktur Utama dengan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas yang

sama. Masalah perbedaan paham antara Penggugat dengan Tergugat harus dibawa

kedalam Rapat Umum Pemegang Saham dan bukan kepada Pengadilan. Adanya untung

rugi suatu Perseroan Terbatas harus dibuktikan dengan adanya Neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Karenanya Tergugat berpendapat gugatan ini adalah mengenai soal intern perusahaan.

Dalam pokok perkara Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat.

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebab sesungguhnya Terggugat

adalah pemilik perseroan terbatas PT. Pintalanmas Internusa tersebut. Penggugat harus

membuktikan dalil-dalilnya itu sesuai dengan Pasal 163 HIR.

Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menolak eksepsi Terggugat, karena

Tergugat digugat sebagai pribadi bukannya sebagai Komisari PT. Pintalanmas

Internusa. Dalam pokok perkara Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya antara lain

menyatakan bahwa Tergugat Handi Sujanto tidak ikut serta melakukan pekerjaan, tetapi

pekerjaan itu dilakukan oleh Yuwono Widarto selaku PIHAK KEDUA sesuai kontrak.

Pengadilan berpendapat bahwa untuk adanya kejelasan pertanggung jawaban

secara hukum tersebut, Yuwono Widarto selaku pihak dalam surat kontrak dan selaku

penerima pekerjaan dari PT. Pintalanmas Internusa, harus diikut sertakan sebagai

subyek hukum (Pihak Tergugat II) dalam surat gugatan. Oleh karenanya Pengadilan

Negeri memutuskan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tingkat banding menerima permohonan

banding Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Pengadilan

Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dinyatakan Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Menghukum

Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 4.174.974.200,-

ditambah bunga sebesar 6% setahun terhitung bulan Februari 1991 sampai lunas dibayar

seketika dan sekaligus. Kemudian menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar US $ 1.191.684., ditambah bunga sebesar 6% setahun terhitung bulan Juli

1992 sampai lunas dibayar dengan seketika dan sekaligus.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah mendengar keberatan yang

diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya. Pengadilan Tinggi telah salah

dan melanggar hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi telah keliru menilai bukti

P.1 s/d P.12 dimana bukti-bukti tersebut nama pemohon kasasi tidak tercantum dan juga

bukan merupakan pihak-pihak dan pemohon kasasi menolak dengan tegas

pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap bukti-bukti tersebut dan juga

keterangan seorang saksi saja (saksi Azhar Zainuri) telah ditolak oleh pemohon kasasi

karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain. Bukti P.12 bukan bukti pembukuan

pribadi.

Pemohon kasasi adalah pemilik perusahaan PT. Pintalanmas Internusa dengan

seluruh kekayaannya baik tanah maupun bangunan untuk kantor PT. Pintalanmas

Internusa adalah milik pemohon kasasi sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi

adalah tidak benar karena sama sekali tidak mempertimbangkan sertifikat tanah dan

bangunan tempat PT. Pintalanmas Internusa sehingga tuduhan mentransfer uang ke

rekening pribadi pemohon kasasi sama sekali tidak terbukti.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bukti P.3 s/d P.10 adalah

menyalahi pasal 1340 dan pasal 1365 KUH Perdata karena dalam bukti-bukti tersebut

jelas-jelas disebut sebagai pihak adalah Drs. Fien Subroto sebagai pihak kesatu dan Ir.

Yuwono Widarto sebagai pihak kedua sehingga seharusnya yang digugat adalah pihakpihak

yang tercantum namanya dalam bukti kontrak P.3 s/d P.10, sedangkan pemohon

kasasi sama sekali tidak ikut menandatangani kontrak tersebut dan pemohon kasasi

tidak dapat dimintakan pertanggungan jawab.

Pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat karena subyek hukum dalam

gugatan termohon kasasi kurang sehingga gugatan termohon kasasi harus dinyatakan

tidak dapat diterima dan mohon periksa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.

938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972.

Putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan pasal 1905 KUH Perdata dan

pasal 169 HIR karena seorang saksi yaitu Ir. Yuwono Widarto saja bukan saksi “Unus

Testis Nullus Testis” sehingga berdasarkan hal tersebut diatas tidak ada bukti bahwa

pemohon kasasi sebanyak Rp. 2.074.975,- dan juga dari mana asalnya
 bunga yang menurut Undang-Undang 6%/tahun terhitung Februari 1991 sampai dibayar lunas

karena tanggal kontrak bukti P.3 s/d P.10 bermacam-macam tanggalnya demikian juga

pemohon kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian US $ 1.191.864,-

karena pemohon kasasi tidak pernah menandatangani bukti P.11a s/d P.11f sehingga

berdasarkan hal tersebut diatas nyatalah bahwa pemohon kasasi tidak melakukan

perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya berdasarkan keterangan seorang

saksi saja (saksi Iwan M) adalah bertentangan dengan pasal 1905 KUH Perdata dan 169

HIR karena keterangan saksi tersebut yang mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi

Pacific Asia di Singapore adalah milik pemohon kasasi ternyata di persidangan

Pengadilan Negeri sama sekali tidak terbukti dan lagi kepemilikan suatu Pengadilan

Tinggi yang merupakan suatu badan hukum maka kekayaan dan tanggungjawabnya

harus terpisah dari kekayaan dan tanggung jawab pribadi pemegang sahamnya.

Mengenai sita jaminan pemohon kasasi merasakan keberatan atas putusan

Pengadilan Tinggi karena sudah terbukti dipersidangan Pengadilan Negeri bahwa

pemohon kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau

merugikan termohon kasasi apalagi barang-barang bergerak maupun tidak bergerak

tersebut bukanlah milik pemohon kasasi.

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut Pendapat

Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam

pertimbangan/alasan sebagai berikut.

Pertama, persoalan untung rugi suatu perseroan terbatas haruslah diputuskan

dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan

Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil Neraca untung rugi Perseroan Terbatas

haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang

netral sehingga Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatannya ke

Pengadilan.

Kedua, Mahkamah Agung tidak sependapat denga Judex Factie dalam eksepsi

karena dalam posita gugatan disebutkan bahwa tergugat diberi oleh Penggugat

kepercayaan sebagai komisaris PT. Pintalanmas Internusa sehingga segala sesuatu yang

menyangkut masalah PT. Pintalanmas Internusa harus diputus dalam rapat pemegang

saham, karena persoalan tersebut adalah masalah intern perusahaan.

Perhitungan laba rugi sementara mungkin dapat juga dilakukan sebelum tahun

buku berakhir dalam rangka perseroan ingin membagikan dividen interim sebelum

tahun buku perseroan berakhir. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim

sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar

Perseroan. Ayat (2) menyebutkan, bahwa pembagian dividen interim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak

menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan

wajib. Selanjutnya ayat (3) menyatakan, bahwa Pembagian dividen interim

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan

Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan

Perseroan. Kemudian ayat (4) menyebutkan juga, bahwa pembagian dividen interim

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan

Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). Dalam pada itu

ayat (5) menggambarkan resiko apabila perseroan pada akhir tahun buku ternyata

merugi dimana dividen interim harus dikembalikan. Ayat (5) pasal ini menyatakan,

bahwa dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian,

dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada

Perseroan. Penjelasan ayat (5) memberikan contoh dividen interim yang harus

dikebalikan tersebut. Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu

rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba

positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus

dikembalikan adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya Perseroan

menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan

saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp. 200,00 (dua

ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp.

1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp. 800,00

(delapan ratus rupiah). Ayat (6) sebagai ayat terakhir menyatakan, bahwa Direksi dan

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan,

dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

Didalam praktek tuduhan korupsi ditujukan kepada satu transaksi. Transaksi itu

dikatakan merugikan keuangan BUMN karena terlalu tinggi atau terlalu mahal,

sehingga dituduhkan adanya mark up. Uang BUMN uang Negara, merugikan BUMN

merugikan Negara, dengan demikian terjadi korupsi. Struktur pemikiran demikian ini

menimbulkan ketidakpastian hukum yang menakutkan pelaku ekonomi.

Putusan Mahkamah Agung berikut ini menarik untuk diperhatikan. Dalam

Republik Indonesia v. Sutrisno No. 70/Pid.B/2010/PN.Srg., terdakwa dituduh

melakukan tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara dan

memperkaya orang lain. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut.

Terdakwa sebagai Direktur PT. Krakatau Steel (Persero) telah menyewa

kendaraan sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 unit pada tahun 1999

yang akan digunakan oleh BUMN tersebut untuk selama 60 bulan, melalui penunjukkan

langsung. Total biaya sewa kendaraan tersebut dianggap Jaksa Penuntut Umum sebagai

kemahalan dan merugikan keuangan BUMN tersebut. Karena keuangan BUMN adalah

keuangan negara maka merugikan BUMN adalah merugikan negara. Padahal laporan

tahunan BUMN yang bersangkutan pada waktu itu adalah menguntungkan. Perbuatan

terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Menurut analisa saya, penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa

dibolehkan karena keadaan yang mendesak atau keadaan khusus. Melanggar suatu

keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa bukan tindak pidana, hanya

merupakan pelanggaran adminitratif. Perbuatan itu baru menjadi tindak pidana korupsi

kalau terbukti pelakunya menerima suap.

Suatu transaksi mungkin harganya menjadi tinggi karena didalam harga

penjualannya terdapat atau diperhitungkan apa yang disebut “trasaction cost”.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dalam putusannya

membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Begitu juga dalam tingkat kasasi,

Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Dalam perkara Republik Indonesia v. TG, Terdakwa dituduh melakukan atau

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara. Duduk perkaranya adalah MS selaku Kepala Seksi Akseptasi dan

Produksi Bagian L/C Divisi Penjaminan PT. AKI menerima permohonan penjaminan

atau surat kredit berdokumen yang diajukan oleh RS untuk pembelian sejumlah rotan.

RS mencantumkan jaminan beberapa bidang tanah. MS yang sebelumnya telah

mengenal RS membuat disposisi atas surat tersebut. Atas jaminan tersebut tidak pernah

dilakukan pengecekan baik mengenai tanah yang dijaminkan maupun pabrik

pengelohan rotan. Hanya berdasarkan kepada pengecekan lapangan yang tidak akurat

HH permohonan jaminan itu disetujui. Ternyata RS yang membeli rotan dan yang

meminta jaminan tidak membayar pembelian rotan tersebut. Oleh karena itu PT. AKI

harus membayarnya.

Selanjutnya PT. AKI berniat untuk mengeksekusi jaminan berupa tanah-tanah,

tetapi ternyata tanah-tanah tersebut milik orang lain. RS telah menghilang. Terdakwa

dituduh karenanya merugikan perusahaan sebesar dua milyar lebih. Karena merugikan

perusahaan yang merupakan PT Persero, berarti merugikan negara. Padahal laporan PT.

AKI pada tahun itu mendapatkan laba.

Saya berpendapat perkara ini bisa menjadi perkara korupsi kalau ternyata TG

menerima suap dari RS. Kalau tidak menerima suap ia hanya dikenakan tanggung jawab

perdata yaitu bertanggung jawab pribadi karena telah lalai menjalankan tugasnya.

Dalam perkara lain Republik Indonesia v. OKW (2010), Republik Indonesia

v. AA (2010), dan Republik Indonesia v. S (2010). Ketiga perkara tersebut adalah

berasal dari suatu peristiwa rusaknya rotor dari GTG milik PT. KDM pada bulan

Pebruari 2004. Atas bantuan GE selaku pabrikan ditunjukklah CV. SJU selaku agen GE

di Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Para Terdakwa dituduh melakukan korupsi

karena adanya kerugian keuangan negara pada transaksi tersebut, didasarkan kepada

alasan kemahalan membeli rotor. PT. KDM adalah anak perusahaan PT. PKT, dan PT.

PKT adalah anak perusahaan PT. Pusri (Persero). Dakwaannya adalah “menimbulkan

kerugian keuangan negara, karena perbuatan terdakwa menguntungkan PT. KDM”.

Dalam perkara ini bekas Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim anak perusahaan

dari PT. Pusri (Persero) didakwa telah melakukan penunjukan langsung dalam pembelian rotor untuk pembangkit tenaga listrik. Duduk perkaranya bermula dari

generator listrik dari PT. Kaltim Daya Mandiri (anak perusahaan PT. Pupuk Kaltim)

mengalami kerusakan pada Gas Turbin Generatornya. PT. Kaltim Daya Mandiri

mengajukan permohonan untuk meminjam rotor cadangan (spare) milik PT. Pupuk

Kaltim dan PT. Pupuk Kaltim bersedia meminjamkan rotor yang sedang terpasang di

Gas Turbin Generator Kaltim II milik PT. Pupuk Kaltim dengan sistem sewa yang

selanjutnya dipasang di Gas Turbin PT. Kaltim Daya Mandiri.

Selanjutnya untuk memperbaiki rotor tersebut saksi Ir. AA selaku Ketua

Panitia Lelang A mengajukan surat kepada General Electric International Inc.

(perwakilan Indonesia) untuk menawarkan pekerjaan perbaikan tersebut dengan surat

Nomor : 2278-SDJI-T4-0208 tanggal 28 Juli 2004, namun dijawab oleh General

Electric Internasional Operations Company Inc. dengan Letter of Support tanggal 30

Juli 2004 yang pada intinya menyerahkan perbaikan rotor kepada CV. Sumi Jaya Utama

dan General Electric Internasional Operations Company Inc. akan menyediakan spare

part, repair, field engineer and technical engineering untuk perbaikan rotor tersebut,

karena CV. Sumi Jaya Utama telah memperbaiki stator (bagian tidak bergerak) dari Gas

Turbin Generator.

Kemudian berdasarkan Letter of Support tersebut Panitia Lelang A menunjuk

langsung CV. Sumi Jaya Utama untuk memperbaiki rotor tersebut sesuai Order

Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004. Untuk perbaikan rotor

tersebut, kemudian CV. Sumi Jaya Utama membawa rotor tersebut ke General Electric

Keppel di Singapura dan memperoleh hasil yaitu biaya perbaikan rotor sebesar USD

2,678,098.30 dengan delivery time 30 minggu sesuai dengan surat penawaran harga dari

saudara M selaku Direktur CV. Sumi Jaya Utama kepada Kepala Biro Pengadaan yakni

saksi Ir. AA, SPPH Nomor : 2278-SJD1-T4-0208 tanggal 02 Agustus 2004 mengenai

spare parts rotor.

Atas balasan surat dari CV. Sumi Jaya Utama tersebut Kepala Biro Pengadaan

PT. Pupuk Kaltim yaitu saksi Ir. AA membuat surat kepada Direktur Teknik yaitu saksi

Ir. RD, IPM Nomor : 1244/DAAN/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 untuk

menginformasikan :

1. Harga perbaikan rotor tersebut ex work Singpore senilai US$ 2,678,098.30 dengan

delivery time 30 minggu.

2. Sedangkan untuk rotor baru senilai US$ 3,900,000 dengan delivery time 2 bulan.

Oleh karena harga rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM)

lebih dari Rp. 500.000.000,-, maka saksi Ir. AA menyampaikan penawaran tersebut

kepada saksi Ir. RD, selaku Direktur Tehnik dan selanjutnya Ir. RD meneruskan

penawaran tersebut kepada terdakwa Drs. H. OKW, selaku Direktur Utama PT. Pupuk

Kaltim untuk mendapatkan persetujuannya selaku pejabat yang memiliki kewenangan

dalam menentukan pembelian barang diatas Rp. 500.000.000,-. Kemudian terdakwa

Drs. H. OKW. selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim menyetujui usulan yang

disampaikan oleh saksi Ir. RD dan meminta penurunan harga serta meminta penawaran

harga untuk pembelian dengan cara trade in (tukar tambah).

Atas persetujuan terdakwa Drs. H. OKW selanjutnya saksi Ir. AA membuat

surat Nomor : 169/Daan/VIII/04 tentang Penurunan dan Diskon Pembelian Rotor Baru

dan dibalas oleh CV. Sumi Jaya Utama dengan suratnya Nomor : 080/SJU-PKT/LET-

2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa CV. Sumi Jaya Utama bisa

memberikan diskon harga sebesar 3% dari harga barang, yang oleh saksi Ir. AA surat

tersebut disampaikan kepada Kepala Kompartemen Pemeliharaan sesuai dengan surat

pengantarnya Nomor: 1260/DAAN/VIII.04 tanggal 05 Agustus 2004 dan meminta

harga rotor apabila dilakukan pembelian rotor sesuai dengan cara trade in (tukar

tambah).

Dengan adanya surat dari CV. Sumi Jaya Utama tentang diskon tersebut, saksi

Ir. AA menyurati kembali CV. Sumi Jaya Utama dengan surat Nomor :

169/Daan/VIII.04 tanggal 12 Agustus 2004 yang pada pokoknya meminta masukan

untuk harga pembelian rotor baru (brand new), dan pembelian rotor baru (brand new)

dengan sistem tukar tambah. Atas surat tersebut CV. Sumi Jaya Utama memberikan

surat balasan Nomor : 082/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 14 Agustus 2004 yaitu

pembelian rotor baru (band new) yaitu senilai USD 3,850,000,- dan pembeelian rotor

baru (brand new) dengan sistem tukar tambah senilai USD 3,640,000.00.

Selanjutnya dibuat Order Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal

06Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004 untuk pembelian Rotor

Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) kondisi brand new.

Kemudian CV. Sumi Jaya Utama menghubungi PT. Imeco Inter Sarana selaku

distributor resmi spare part produk asli General Elctric di Indonesia untuk
 proses pengadaan rotor baru tersebut, dimana rotor rotor yang diadakan oleh CV. Sumi Jaya

Utama tersebut berasal dari PT. General Electric Indonesia selaku produsen dan General

Electric menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT. Imeco Inter Sarana

yang merupakan distributor General Electric Indonesia dengan harga US$ 2,396,000.00

selanjutnya PT. Imeco Inter Sarana menawarkan dan menjual rotor baru eks work Eropa

kepada CV. Sumi Jaya Utama dengan harga US$ 2,520,000.00,- Franco Jakarta,

sedangkan CV. Sumi Jaya Utama menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada

PT. Pupuk Kaltim Tbk. Dengan harga US$ 3,640,000.00,-.

Saya didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara ini di Pengadilan

Negeri Bontang. Saya menerangkan antara lain, bahwa penunjukan langsung oleh suatu

perusahaan adalah diperbolehkan dalam keadaan tertentu, keadaan khusu, ataupun

dalam keadaan darurat yang tidak bisa ditunda pengadaan barang/jasanya. Dalam hal ini

selalu diperhitungkan kerugian yang lebih besar akan terjadi bila penunjukan langsung

tidak diadakan. Begitu juga penunjukan langsung bisa diadakan dengan alasan teknologi

yang diperlukan. Saya menerangkan pula bahwa PT. Pupuk Kaltim bukanlah BUMN,

begitu juga anak perusahaan PT. Pupuk Kaltim yaitu PT. Karya Daya Mandiri.

Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah keuangan negara. Begitu juga

keuangan PT. Pusri (Persero) sebagai BUMN bukanlah keuangan negara. Pendapat saya

ini didasarkan kepada doktrin Badan Hukum, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan

Fatwa Mahkamah Agung.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutannya, bahwa terdakwa telah

menguntungkan PT. Karya Daya Mandiri, dengan demikian telah merugikan PT. Pupuk

Kaltim, selanjutnya merugikan PT. Pusri (Persero), karena keuangan PT. Pusri (Persero)

adalah keuangan negara, maka perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, berarti

melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut pendapat saya, anak perusahaan BUMN, bukanlah BUMN melainkan

Perseroan Terbatas (PT) biasa. Keuangan BUMN bukanlah keuangan negara, melainkan

keuangan BUMN itu sendiri sebagai Badan Hukum. Keuangan negara adalah pajak

yang dibayar BUMN dan dividen yang diterima negara sebagai pemagang saham.

Keuangan anak perusahaan BUMN bukanlah keuangan negara. Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini dalam putusannya membebaskan para

terdakwa dari segala tuntutan.