REVIEW3 /STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Oleh: Nike K. Rumokoy

(Pembahasan)

Nama: Fenita

NPM:22211809

Kelas:2EB09

C. PEMBAHASAN

Salah satu prasyarat dari pencapaian Visi Indonesia 2030 yang

dilupakan para penyususnnya adalah adanya penegakan etika bisnis yang

konsisten. Hal ini dirasakan penting karena penyebab terpuruknya ekonomi

Indonesia yang dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdi pada

kepentingan nasional, tetapi justru menjarah harta rakyat untuk dibawa ke

luar negeri. Itu semua disebabkan karena sejak pertama kali menjalankan

bisnisnya, para konglomerat tersebut tidak melandasi kegiatan ekonomi dan

bisnisnya dengan etika bisnis yang kuat.

Di Indonesia, khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan

etika bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Naskah kode etik

pengusaha Indonesia sejak tahun 1989 telah disetujui oleh rapim Kadin

(Kamar Dagang dan Industri) untuk disosialisasikan dan ditegakkan di

lingkungan pengusaha. Namun dalam tataran praktis, masyarakat dengan

mata telanjang telah melihat kekotoran sepak terjang pengusaha-pengusaha

Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Menurut I.S. Susanto,

dimensi etik dikalangan bisnis sangat tipis bahkan terabaikan. Dalam suatu

Negara yang masyarakatnya beragama, mempunyai idiologi Pancasila, dan

masih menjunjung nilai moral, kondisi tersebut tampak sangat

memprihatinkan.

Konsep etika bisnis, yang didalamnya mengandung prinsip

otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip kejujuran,

prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri

sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia

yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut dijadikan pemandu

didalam pergaulan bisnis sehari-hari.

Peran moral dalam etika bisnis tersebut dalam praksis tidak hanya

sekedar penerapan etika umum pada kegiatan bisnis, tetapi bisa berkembang

hingga ketaraf metaetika. Sebab bisnis modern saat ini, merupakan realiatas

yang sangat kompleks. Banyak faktor turut memengaruhi dan menentukan

keberhasilan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris manajerial,

ilmiah teknologis, dan politik sosial-kultural. Kompleksitas bisnis sebagai

kegiatan sosial tersebut, merefleksikan hubungan bisnis dengan kompleksitas

masyarakat modern miliu terkini. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan

banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua

faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern ini memerlukan arahan

dan kode etik agar mengantarkan kegiatan bisnis yang sehat dan bermoral,

memapar motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam kegiatan bisnis

membongkar latar belakang tindakan-tindakan bisnis, prinsip-prinsip dalam

bisnis,hingga menyelami kesusilaan dan pernyataan etika didalam kegiatan

bisnis.

Dalam sistem hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan yang

lebih member penekanan pada rule of law, etika bisnis tampaknya perlu

mendapat perhatian yang besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan

ekonomi. Hal ini memang suatu tandatangan yang berat, karena selama ini di

lingkungan dunia bisnis terlanjur melekat suatu ‘mitos bisnis amoral’.

Dengan mitos seperti itu, pelaku bisnis senantiasa menganggap ‘bisnis adalah

bisnia’ atau ‘bisnis jangan dicampurkanadukkan dengan etika’. Dalam hal ini

bisnis dipandang sebagai kegiatan netral yang bebas nilai terlepas dari

konteks moral atau dengan kata lain tidak berhubungan dengan nilai-nilai

kebaikan maupun kejahatan.

Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Kofi A. Annan,

bahwasanya ekonomi dan kewajiban social merupakan dua mata uang yang

tidak dapat dipisahkan, dalam menjalankan kegiatan perekonomian jangan

hanya mencari keuntungan semata, tetapi penerapan etika bisnis yang bernilai

moral dan sosial harus diterapkan.

Economic rights and social responsibilities are two sides of

the same coin. That is why a year ago in Davos I proposed a

global compact between business and theUnited Nations. I

asked them to act, within their sphere of influence, according

to internationally accepted standards in the areas of human

rights, labour standards, and the environment --- and I

offered the services of the United Nations system to help

them do so.17

Dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai

permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan

meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam persaingan bisnis yang semakin

ketat dan tajam, orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam

jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba sebesar-besarnya,

pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika. Mereka

berpendapat bahwa mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang

kurang menguntungkan untuk mengejar laba.

Dengan menawarkan konsep hukum ekonomi kerakyatan atau

kekeluargaan, yang dalam hal ini terkandung etika bisnis, mitos seperti

tersebut diatas harus diubah secara mendasar. Dalam konsep ini kegiatan

bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari

sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan

didalam kehidupan masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah

kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos bahwa

 pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi

yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.

Para pelaku ekonomi harus sadar dan mengerti bahwa sasaransasaran

utama badan usaha pada dasarnya tidak hanya sekedar profitability

dan growth, tapi juga image. Pengembangan citra atau image building adalah

salah satu sasaran yang tidak terlepas dari tujuan jangka panjang setiap

institusi bisnis. Citra yang positif, baik di kalangan internal maupun pada

masyarakat umumnya merupakan ‘aset’ atau kekayaan yang tidak bernilai

yang senantiasa justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusiinstitusi

dunia usaha.

Disamping itu, para pelaku usaha ekonomi harus tahu bahwa

berdasarkan riset telah terbukti perusahaan-perusahaan besar yang ratusan

tahun tetap survive sampai sekrang adalah perusahaan-perusahaan yang patuh

pada etika bisnis.

Untuk mendukung penegakan etika bisnis, sebenarnya Majelis

Permusyaearatan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR No.

VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, didalamnya juga

mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalamnya juga mengatur

tentang etika ekonomi dan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar prinsip dan

perilaku ekonomi baik perseorangan, isntitusi maupun pengambil keputusan

dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang

bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya

etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan

terciptanya Susana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak

kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Campur tangan pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan

mengenai etika bisnis juga sangat diperlukan. Selain itu upaya-upaya untuk

menyelesaikan sengketa bisnis harus bisa memenuhi rasa keadilan tanpa

menghambat pertumbuhan ekonomi, upaya penyelesaian-penyelesaian

sengketa bisnis yang lebih dinamis dan bisa menjawab semua permasalahan

yang ada tanpa terpaku secara monoton pada pengadilan. Hal ini dijelaskan

oleh Lawrence Meir Freidmen,

Ultimately, if the Court cannot solve the problem and if the

problem does not vanish of its own accord (through a radical

change in popular tastes or levels of toleration), some

extrajudicial solution will have be reached.18

Dengan pedoman etika ini diharapkan mampu mencegah terjadinya

praktik-praktik monopoli, oligopoly, kebijakan ekonomi yang mengarah pada

perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negative terhadap efisiensi, persaingan sehat dan keadilan, serta

menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh

keuntungan.

D. PENUTUP

Kualitas pembangunan hukum ekonomi dipengaruhi oleh respon

bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan

mengharmonisasikan tekanan globalisasi hukum dan kepentingan rakyat, dan

tekanan sistem kapitalis di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan ekonomi

harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu

sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945, sehingga mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak

mengabdi pada Negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan

transnasional. Akan tetapi lebih kea rah berkualitas ‘kekeluargaan

(ukhuwah)’ atau kerakyatan dan mengabdi pada kepentingan rakyat, atau

sistem hukum ekonomi yang ditempatkan sebagai panglima yang tidak

sekedar menghandalkan pada rule of law tapi lebih mengarah pada rule of

moral atau rule of justice.