REVIEW2/ STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Oleh: Nike K. Rumokoy

(Tinjauan Pustaka)

Nama: Fenita

NPM:22211809

Kelas:2EB09

B. TINJAUAN PUSTAKA

Reformasi substansi hukum ekonomi atau perombakan hukum

secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’, membutuhkan

perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan

peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi pada hakikatnya

merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang didominasi

kekuatan politik dan kepentingan bisnis.

Disamping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu

sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku disuatu negara. Jelas bahwa

ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa

hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Sebagaimana

diketahui, dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang

kental. Menurut para penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya

akan terwujud jika hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan

otonom10 dari berbagai persoalan non legal lainnya.

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan produk

perundang-undangan dibidang ekonomi, pada saat sekarang ini sistem hukum

di Indonesia setidaknya sedang mengalami dua fenomena kolaboratif 

diametral yang acapkali tidak menunjukkan warna yang seirama. Fenomena

pertama adalah disatu sisi ‘tarikan dari atas dan kebawah terhadap sistem

hukum Indonesia’ oleh globalisasi hukum, dan di sisi adalah otonomi daerah.

Kedua tarikan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap bidang hukum

ekonomi, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Adapun

fenomena kedua adalah ‘terjadinya disharmonisasi akibat dualisme sistem

hukum yang berlaku di Indonesia’, yaitu antara sistem hukum Eropa

Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dan Common Law yang

mewarnai hukum ekonomi terkini.

Fenomena tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia dapat

dijelaskan sebagai berikut. Walaupun saat ini common law mendominasi

tradisi hukum di Indonesia, namun setelah Undang-Undang otonomi daerah

diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam

ternyata semakin melihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut

diperhitungkan kebangkitannya didaerah-daerah tertentu. Diera otonomi, elit

birokrasi sudah relative lebih memaham substansi Hukum Islam dan Hukum

Adat guna pencapaian pemenuhan kebutuhan dan visi daerahnya. Hal ini

tentunya tidak lain karena kedekatan kultural kedua sistem hukum dimaksud

yang dijumpai dan telah lama ada di keseharian kehidupan masyarakat

dimasing-masing daerah.

Masih hidupnya hukum adat ditengah-tengah masyarakat karena

inilah warna hukum masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, lebih

mencerminkan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat sehingga masih

banyak masyarakat yang masih menggunanakan hukum adat menyelesaikan

setiap permasalahan hukum, hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Van

Volenhoven:

Indonesia Adat Law, ignorance of legal procedures on the

hand, and the cultural inclination to reach an out of court

settlement on the other, contribute signicantly to the absence

of a litigation culture. Van Volenhoven points out that there

was a countless number of disputes, but they were not

brought to court. People avoided the court.

…..Leaving the rural areas alienated from any litigation

culture.11

Disamping itu, saat ini beragam organisasi masyarakat (ormas)

maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) lebih banyak tersebar diseluruh

pelosok daerah sehingga kedua sistem hukum tersebut berpotensi

tersosialisasi secara cepat dan luas di tengah-tengah masyarakat. Munculnya

era desentralisasi menjadi faktor pendorong pula dalam merealisasikan keinginan dari bawah (daerah). Daerah-daerah yang sudah siap dengan sistem

desentralisasi dapat mewujudkan hukum Islam maupun Hukum Adat dengan

dua cara. Pertama, melalui otonomi khusus, yang tentunya dapat ditempuh

setelah mempunyai sandaran Ketetapan MPR (TAP MPR). Kedua, melalui

Peraturan Daerah (Perda), yang dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat

membuat Perda yang substansinya memperkokoh penegakan hukum terhadap

ketentuan Undang-Undang yang sudah berlaku. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tarikan dari bawah terhadap sistem hukum di Indonesia

terwujud dengan munculnya trend ‘mikro nasionalisme sistem hukum’ di

beberapa daerah di Indonesia.12

Mikronasionalisme sistem hukum yang dimaksud adalah

dimulainya orde hukum baru yang ditandai dengan bermunculannya

peraturan-peraturan lokal beserta derivasinya sebagai akibat dibukanya keran

otonomi daerah. Dewasa ini sudah diakui denga luas, betapa peraturab yang

lebih rendah dari Undang-Undang itu mampu membentuk ‘orde hukum’

tersendiri. Guna menumbuhkan sinergi antara orde Undang-Undang dan orde

peraturan lokal yang notabene merupakan bentuk tarikan kebawah terhadap

sistem hukum Indonesia, diperlukan upaya-upaya pengawasan hukum.

Namun ketika keterbatasan sistem pengawasan hukum formal yang

dijalankan Mahkamah Agung muncul sebuah kendala, maka pengawasan

hukum informal agaknya menjadi penting untuk dilakukan. Inilah tugas para

akademisi, yaitu para doctor, professor dan cendikiawan diberbagai kampus

di tanah air untuk menelurkan opinion doctorum.13 Sebuah upaya

pengawasan informal yang juga dapat dilakukan secara sinergis dengan

keterlibatan badan dan lembaga lain, seperti DPR, Lembaga Konsumen, Pers,

Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya.

Adapun tarikan dari atas pada sistem hukum di Indonesia berupa

pengaruh adanya globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum,

antara lain, melalui perjanjian-perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum

berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu,

dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Globalisasi hukum merupakan

gelombang kedua yang membawa kepentingan ekonomi global yang

dikembangkan melalui prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization)

atau perdagangan bebas (free trade) lainnya. Oleh karenanya, ketika

globalisasi hukum ini melegitimasi arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dalam suatu kesepakatan keseragaman hukum maka

gelombang globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum ini sulit untuk ditolak

dan harus diikuti.

Tarikan magnet globalisasi hukum dan globalisasi ekonomi ini

saling terkait dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan ketika

globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi yang notabene merupakan

muatan yang dikandungnya, maka substansi berbagai undang-undang dan

perjanjian-perjanjian tersebut menyebar melewati batas-batas Negara (crossborder).

Kondisi demikian sekaligus mengubah pandangan kaum positivis

kearah pandangan Lawrence Meir Freidman, yang menyatakan bahwa hukum

itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap

waktu terhadap pengaruh dari luar. Pada tahap ini dapat dipahami bahwa

globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang

sangat besar pada bidang hukum.

Negara-negara didunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi

dan perdagangan bebas itu, baik Negara maju, maupun Negara sedang

berkembang, bahkan Negara yang terbelakang harus membuat standarisasi

hukum dalam kegiatan ekonominya. Sebagimana dijelaskan sebelumnya,

disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekwensi Negara-negara

anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam

bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan, penanaman

modal (investasi), jasa dan bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan

semua ketentuan yang ada pada GATT-PU. Kondisi ini jelas akan

berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Perancang Undang-Undang, baik ditingkat pusat maupun daerah,

harus mampu mengakomodasi ‘tarikan kebawah dan ke atas’ pada sistem

hukum yang sekarang terjadi di Indonesia tersebut, yang kemudian secara

cerdas diramu dengan isi Pasal 33 UUD 1945. Jika pembuat Undang-Undang

berhasil melakukan langkah tersebut, produk peraturan dibidang ekonomi,

tidak saja mampu mengantisipasi tren perdagangan internasional dan

mengakomodasi kepentingan daerah, tetapi juga mampu merealisir amanat

konstitusi agar pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk kemakmuran

rakyat, bukan mengabdi pada kepentingan asing maupun konglomerat.

Selama ini banyak ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang ekonomi hanya sekedar mencantumkan ketentuan Pasal 33 UUD

1945 dalam pertimbangan hukum dengan diselimuti kata ‘mengingat’, tanpa

secara konsisten menindaklanjutinya dalam pasal-pasalnya, bahkan tidak

jarang kita melihat ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak

sinkron dan bahkan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya

Ayat (1), (2) dan (3). Ha demikian menunjukkan bahwa produk perundangundangan

tidak lebih dari tumpukan peraturan yang sarat kepentingan dan

telah kehilangan rohnya, yaitu nilai luhur yang dikandungnya. Oleh sebab itu,

sudah pada tempatnya jika didalam peraturan hukum dan perundangan terdapat bagian yang mampu mengalirkan nilai-nilai luhur tersebut. Bagian

itu adalah asas hukum yang akan memberikan orientasi yang jelas, hendak

kemana masyarakat sebagai adresat akan dibawa oleh hukum yang

mengaturnya.

Urgensi pendayagunaan asas hukum ini disampaikan oleh Satjipto

Rahardjo sebagai ‘nutrisi’14 yang akan menyuplai kebutuhan hukum, sistem

hukum dan sistem perundang-undangan. Dikatakan bahwa, sistem hukum itu

tidak hanya terdiri dari undang-undang yang berbaris, melainkan juga

memiliki ‘’semangat ‘’. Undang-Undang Dasar kita misalnya, dengan tegas

mengatakan, bahwa Negara ini berdasarkan “kekeluargaan”. Maka,

kekeluargaan ini pulalah yang selanjutnya akan menjadi pegangan, landasan,

orientasi, serta prinsip besar yang dipakai dalam membangun sistem hukum

kita lebih lanjut. Oreintasi dan semangat kekeluargaan tersebut member

nutrisi bagi sistem hukum. Memang hukum juga membutuhkan nutrisi.

Seperti vitamin bagi manusia, demikian pula makna nilai-nilai yang

terkandung dalam asas hukum tersebut. Asas hukum memberikan nutrisi

kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan

bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai

dan mempunyai filsafat, serta semangatnya sendiri.

Menurut Profesor M.P. Jain, LL.M., Law has become the

instrument of social change. Law is needed for taking any action affecting

any’s body’s person, property or any right. The demand for law is practically

insatiable today.15 Untuk itu diperlukan pranata-pranata hukum yang

memiliki nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sehingga kegiatan

perekonomian bisa berjalan dan berkembang dengan baik.

Pada era reformasi sebenarnya pemerintah bersama badan

legislative telah banyak menghasilkan perundang-undangan dibidang

ekonomi. Namun demikian keberadaan peraturan perundang-undangan yang

dimaksudkan untuk mendukung bidang ekonomi ternyata belum mampu

berperan optimal untuk menciptakan suasana kondusif bagi investor,

meningkatkan kehadiran investasi asing, dan menopang perumbuhan

ekonomi dalam rangka mengurangi angka penganguran, maupun menekan

angka kemiskinan. Mencermati hal ini, pandangnan Satjipto Raharjo

mengenai asas hukum patut mendapatkan perhatian.

Pernyataan yang hendak dijawab ialah mengapa dengan semakin

kompleknya pengaturan dibidang ekonomi tidak memberikan efek yang

signifikan terhadap indicator keberhasilan ekonomi sebagaimana diharapkan?

Adakah terdapat substansi yang masih keliru dalam pengaturan perundang

dibidang ekonomi yang dimaksud? Berkenaan dengan pendayagunaan

hukum, maka ketika hukum terus dikembangkan seiring perkembangan

zaman, disinilah menurut hemat Penulis peran asas hukum untuk memberikan

tuntunan mengenai teknis metodologis dan arahan yang dituju oleh sistem

yang sedang dikembangkan tersebut. Katakanlah jika asas kekeluargaan

merupakan asas yang diletakkan para arsitek UUD, pada tahap

selanjutnyatidak seharusnya pengembangan hukum dan sistemnya

meniadakan asas demikian. Dengan kata lain, jika pengembangan hukum dan

pembuatan Undang-Undang justru melenceng meninggalkan jalur asas

hukum yang dilandaskan oeh para pendiri bangsa, maka ekses dan akibat

yang berwujud kekacauan dalam sistem hukum merupakan konsekuensi logis

yang harus dipertanggungjawabkan.

Konsep asas hukum sebagai nutrisi sistem hukum dan Undang-

Undang sebagai produk hukum yang dihasilkannya, pada tahap selanjutnya

juga berkaitan erat dengan pola dan kualitas penagakan hukumnya. Menurut

Mochtar Kusuma Atmadja16, yang menjadi masalah utama di Indonesia dan

banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, baik

mengenai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang didalamnya

ditemukan banyak hal yang masih tidak jelas dan saling bertentangan,

maupun mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum akan

berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) factor yang menjadi penyebab

tidak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu pertama, hirarki peraturan

perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi

yang diatur, kedua, aparat lemah dalam menjalankan aturan, dan ketiga,

penyelesaian sengketa-sengketa dibidang ekonomi tidak bisa diramalkan.

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin

cepat, kompleks dan unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia

disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hkum khususnya

adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai

tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang

menghambat investasi, melakukan keberpihakan kepada rakyat miskin,

reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan refleksivitas

dengan langkah manageable, available, workable, and interwoven easily with

all aspect of social life, jika hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi

semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang tengah terjadi

sekarang ini.