REVIEW 4 / EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG Oleh : Achma Hendra Setiawan (Simpulan)

REVIEW 4

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT

SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI DAERAH

DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh : Achma Hendra Setiawan

(Simpulan)

                        Nama: Fenita

                                                         NPM : 22211809

                                               Kelas: 2EB09

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa simpulan sesuai dengan masalah penelitian sebagai berikut:

-          Efektivitas kerja Dinas KUKM Kabupaten Sumedang yang berkaitan dengan pelayanan cukup baik dalam melaksanakan programnya. Bahkan lebih standar minimal yang ditetapkan. Hal ini menyangkut aspek kewenangan, kelembagaan, tugas pokok, dan fungsi, pola hubungan kerja sama, dan pembinaan dan pengemmbangan KUKM.

-          Dinas KUKM Kabupaten Sumedang dalam melaksankan Kebijakan Pemerintah setelah dievaluasi berdasrkan aspek efisiensi yang menyangkut unit biaya untuk tahun 2004 dari bantaun pola syariah APBN yaitu sebesar Rp.300.000.000 untuk enam BMT. Sedangkan tahun anggaran 2004 dari PAKEPUK baru diterima akhir Desember 2004 sehingga belum tersalurkan. Penyaluran dana untuk usaha kecil dan koperasi diatur berdasrkan besar kecilnya unit usaha.

-          Pencapaian hasil yang diinginkan Dinas KUKM Kabupaten Sumedang dilihat dari aspek kecukupan menggunakan standar pelayanan minimal telah terpenuhi. Hal ini berarti pencapaian hasil yang digunakan dalam memecahkan masalah telah ditempuh dalam arti bahwa target sasaran untuk program tahun 2004 telah tercukupi.

-          Pemerataan bantuan biaya dan manfaat distribusi Dinas KUKM telah mencapai sasaran standar minimal sesuia ajuan dari pihak KUKM. Bantuan diberikan sesuai dengan kapasitas produknya.

-          Responsivitas dari KUKM terhadap kebijakan yang telah dilakukan Dinas KUKM cukup tinggi meskipun belum memenuhi kebutuhan yang optimal, akan tetapi telah memenuhi standar minimal Dinas KUKM dalam melaksanakan program kegiatan berusaha untuk memenuhi kebutuhan, namun disesuaikan dengan alokasi dana baik permodalan maupun sasaran dan prasarana yang ada.

-          Aspek ketepatan yang menyangkut sasaran bantuan yang telah dilaksanakan Dinas KUKM sudah memenuhi standar minimal serta sesuai ajuan dari KUKM, walaupun belum tersentuh sekaligus. Hal ini dilakukan Dinas KUKM secara bertahap. Bantuan modal untuk usaha mikro maksimal satu juta rupiah. Pertimbangan ini berdasarkan tingkat kemajuan usaha baik kualitas produk maupun pemasaran. Pengembalian modal oleh KUKM tepat waktu akan berpengaruh terhadap bantuan modal berikutnya.